Harga TBS Sawit Anjlok, Petani Keluhkan Dampak Penurunan Harga CPO Global
IWEILEPUNEWS.id
Turunnya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dalam beberapa pekan terakhir dikeluhkan para petani di berbagai daerah. Penurunan harga tersebut dipicu oleh melemahnya harga Crude Palm Oil (CPO) di pasar global, berkurangnya permintaan ekspor, hingga kebijakan tata kelola ekspor sumber daya alam yang memengaruhi stabilitas pasar sawit nasional.
Harga TBS di tingkat petani diketahui sangat bergantung pada harga jual CPO dan inti sawit (kernel) di pasar internasional. Ketika harga CPO dunia mengalami koreksi, maka harga TBS otomatis ikut turun di tingkat pabrik maupun pengepul.
Selain itu, perlambatan ekonomi global turut memengaruhi permintaan ekspor sawit Indonesia, khususnya dari negara tujuan utama seperti China dan India. Kondisi tersebut menyebabkan penyerapan produk turunan sawit menurun sehingga berdampak langsung terhadap harga beli buah sawit milik petani.
Tidak hanya faktor pasar internasional, kebijakan tata kelola ekspor SDA yang baru juga dinilai memicu ketidakpastian di kalangan pelaku usaha. Sejumlah agen pengumpul dan pabrik kelapa sawit (PKS) disebut mulai berhati-hati dalam membeli buah sawit karena khawatir terhadap perubahan regulasi dan fluktuasi harga.
Di beberapa wilayah, petani juga menyoroti adanya dugaan permainan harga oleh oknum pabrik yang menurunkan harga beli TBS secara sepihak dan dinilai tidak sebanding dengan penurunan harga CPO global.
Kondisi ini membuat pendapatan petani sawit semakin tertekan, terutama bagi petani swadaya yang sangat bergantung pada hasil panen harian untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Petani berharap pemerintah melalui dinas terkait dapat memperketat pengawasan terhadap tata niaga sawit dan menjaga kestabilan harga agar tidak merugikan masyarakat kecil. Selain itu, transparansi penetapan harga TBS di tingkat PKS juga dinilai penting untuk mencegah praktik permainan harga di lapangan.
Untuk mengetahui standar harga resmi TBS, masyarakat dapat memantau penetapan harga yang dikeluarkan pemerintah daerah melalui Dinas Perkebunan maupun asosiasi sawit seperti organisasi petani sawit nasional.
(Julandi.ILN)
