SIARAN PERS Leny Dhamayantie: Penataan PETI di DAS Barito Harus Seimbang dengan Hak Penghidupan Masyarakat dan Keselamatan Pelayaran
BARITO SELATAN, KALIMANTAN TENGAH — Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di sepanjang alur Sungai Barito perlu mendapatkan penanganan yang komprehensif, proporsional, dan berkeadilan. Penataan aktivitas pertambangan harus berjalan seiring dengan upaya perlindungan lingkungan, keselamatan pelayaran, serta keberlangsungan perekonomian masyarakat.
Hal tersebut disampaikan oleh Leny Dhamayantie, Direktur PT Banama Tingang Haprabu (PT BTH), yang telah berpengalaman selama enam tahun dalam bidang jasa pengawalan kapal Self-Propelled Barge (SPB) serta pengelolaan operasional kapal tunda (tugboat/TB). Selain itu, Leny juga merupakan anggota Dewan Penasihat Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Fordayak.
Pengalaman selama enam tahun dalam menjalankan usaha jasa pengawalan kapal SPB dan menangani operasional kapal tunda memberikan perspektif praktis bagi Leny dalam memahami persoalan keselamatan pelayaran, kelancaran navigasi, serta dinamika aktivitas ekonomi di sepanjang alur Sungai Barito.
Menurutnya, persoalan PETI tidak seharusnya hanya dilihat dari perspektif penegakan hukum, tetapi juga perlu dikaji berdasarkan aspek regulasi, kondisi sosial ekonomi masyarakat, tata kelola sungai, dan kepentingan transportasi perairan.
"Saya berbicara bukan hanya sebagai bagian dari organisasi kemasyarakatan, tetapi juga sebagai pelaku usaha yang selama enam tahun berkecimpung dalam operasional transportasi sungai. Saya memahami bahwa sungai merupakan ruang kehidupan sekaligus jalur ekonomi yang memiliki kepentingan banyak pihak," ungkap Leny.
Keselamatan Alur Pelayaran Sungai Barito Harus Menjadi Perhatian Bersama
Sebagai direktur perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengawalan kapal SPB dan operasional kapal tunda, Leny menyampaikan bahwa aktivitas pertambangan di sepanjang alur Sungai Barito berpotensi menimbulkan persoalan keselamatan, terutama ketika lalu lintas kapal kembali aktif.
Keberadaan ponton, lanting, peralatan tambang, maupun kegiatan penambangan yang berada di dalam atau berdekatan dengan jalur pelayaran berpotensi mengganggu ruang manuver kapal, kelancaran navigasi, serta keselamatan perjalanan.
"Di dalam aktivitas pelayaran terdapat awak kapal, barang yang diangkut, pengguna jasa, serta kepentingan ekonomi masyarakat lainnya. Karena itu, keselamatan alur sungai tidak boleh dipandang sebagai kepentingan sepihak. Ini merupakan kepentingan bersama yang harus dilindungi," tegasnya.
Leny juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang mempertimbangkan perubahan kondisi alam dan intensitas aktivitas pelayaran.
Menurutnya, ketika debit air sungai rendah dan aktivitas pelayaran belum berjalan normal, pemerintah serta instansi terkait perlu mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam melaksanakan penataan.
Namun, ketika kondisi alur sungai kembali memungkinkan aktivitas pelayaran dan kapal-kapal mulai beroperasi secara normal, penertiban terhadap kegiatan yang mengganggu keselamatan serta kelancaran navigasi harus dilaksanakan secara konsisten.
"Bijaksana dalam memahami kondisi masyarakat bukan berarti membiarkan persoalan tanpa pengaturan. Ketika pelayaran kembali aktif, keselamatan alur harus menjadi prioritas. Semua aktivitas yang mengganggu jalur pelayaran harus ditangani berdasarkan standar dan ketentuan yang sama," ujarnya.
Perlunya Sinkronisasi Regulasi Pertambangan dan Transportasi Sungai
Leny menilai bahwa persoalan PETI juga menunjukkan perlunya pembenahan tata kelola serta sinkronisasi regulasi antara sektor pertambangan, lingkungan hidup, dan transportasi sungai.
Ketika akses terhadap kegiatan pertambangan rakyat yang legal belum tersedia secara memadai, sementara kebutuhan ekonomi masyarakat terus berjalan, pemerintah perlu menghadirkan solusi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.
Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), pendampingan dalam pengurusan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), penataan lokasi pertambangan, serta peningkatan pengawasan lingkungan perlu menjadi bagian dari penyelesaian jangka panjang.
"Kita tidak bisa hanya berbicara tentang penertiban tanpa membicarakan bagaimana masyarakat memperoleh jalan untuk bekerja secara legal. Pemerintah perlu menghadirkan kepastian regulasi dan akses perizinan yang realistis, tentunya dengan tetap memperhatikan persyaratan lingkungan dan keselamatan," jelasnya.
Penegakan Hukum Harus Setara dan Konsisten
Leny menyatakan bahwa dirinya menghormati kewenangan Kepolisian Resor (Polres) Barito Selatan beserta seluruh instansi terkait dalam menjalankan tugas dan fungsi penegakan hukum.
Ia berharap pengawasan dan penertiban aktivitas pertambangan di sepanjang alur Sungai Barito dapat dilakukan secara konsisten, terutama terhadap kegiatan yang berpotensi mengganggu keselamatan dan kelancaran pelayaran.
"Kami tidak meminta perlakuan khusus kepada kelompok atau individu tertentu. Kami mengharapkan standar penegakan hukum yang sama terhadap seluruh aktivitas yang memiliki karakteristik pelanggaran serupa. Kepastian hukum akan lebih bermakna apabila dilaksanakan secara konsisten dan memberikan perlindungan kepada seluruh kepentingan masyarakat," katanya.
Menurut Leny, penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif merupakan salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum.
Oleh karena itu, setiap kebijakan penataan perlu dilaksanakan secara transparan, terukur, dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Enam Poin Aspirasi untuk Penataan PETI di DAS Barito
Sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, Leny menyampaikan enam poin aspirasi yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan instansi terkait, yaitu:
1. Pemetaan dan penataan aktivitas pertambangan. Melakukan pemetaan serta penataan aktivitas pertambangan di sepanjang Sungai Barito dengan tetap memperhatikan ruang gerak dan keselamatan pelayaran.
2. Pengawasan dan penertiban jalur navigasi. Meningkatkan pengawasan serta penertiban terhadap aktivitas dan peralatan tambang yang mengganggu jalur navigasi, khususnya ketika aktivitas pelayaran kembali berjalan normal.
3. Penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan. Membangun mekanisme koordinasi yang efektif antara masyarakat penambang, pelaku usaha transportasi sungai, pemerintah daerah, dan instansi teknis terkait.
4. Kepastian regulasi dan legalitas pertambangan rakyat. Mendorong kepastian penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) serta memberikan pendampingan dalam pengurusan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Penegakan hukum yang adil dan konsisten. Mendukung pelaksanaan penegakan hukum yang profesional, konsisten, proporsional, transparan, dan tidak diskriminatif terhadap seluruh pihak.
6. Perlindungan lingkungan dan keberlangsungan ekonomi masyarakat. Mendorong upaya perlindungan lingkungan, peningkatan keselamatan pelayaran, serta keberlanjutan mata pencaharian masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada Sungai Barito.
Sungai Barito Harus Menjadi Ruang Kehidupan Bersama
Menutup pernyataannya, Leny menegaskan bahwa Sungai Barito merupakan aset kehidupan sekaligus salah satu urat nadi perekonomian masyarakat Kalimantan Tengah yang harus dijaga bersama.
Menurutnya, penyelesaian persoalan PETI membutuhkan kebijakan yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan lingkungan, keselamatan pelayaran, dan hak masyarakat untuk memperoleh penghidupan yang layak.
"Kita tidak sedang memilih antara membela penambang atau membela pelayaran. Kita sedang mencari keseimbangan agar masyarakat tetap memiliki kesempatan mencari nafkah, sementara keselamatan dan kelancaran transportasi sungai juga terjamin," ungkapnya.
"Bijaksana dalam memahami keadaan, tegas dalam menjaga keselamatan, dan adil dalam menerapkan hukum. Itulah prinsip yang harus kita bangun bersama demi masa depan Sungai Barito," tutup Leny Dhamayantie.
---
PROFIL NARASUMBER
LENY DHAMAYANTIE
Jabatan Profesional:
Direktur PT Banama Tingang Haprabu (PT BTH).
Pengalaman Usaha:
Berpengalaman selama enam tahun dalam bidang jasa pengawalan kapal Self-Propelled Barge (SPB) serta pengelolaan operasional kapal tunda (tugboat/TB).
Jabatan Organisasi:
Anggota Dewan Penasihat Ormas Fordayak.
---
NARAHUBUNG MEDIA
Leny Dhamayantie
Direktur PT Banama Tingang Haprabu (PT BTH)